Program Evaluation with CDC's Framework

Evaluation: A method for gathering, evaluating, and interpreting data in order to assess the efficacy and efficiency of programs and, more significantly, to contribute to continual program improvement.

Program: Any organized public health action; any combination of connected activities conducted to accomplish an intended goal. Policy, interventions, environmental, systems, and media activities, as well as other endeavors, are all included in the CDC's definition of program. It also includes initiatives in readiness, as well as research, capacity, and infrastructure.

Purpose:

• The Centers for Disease Control and Prevention (CDC) has a long-standing commitment to data-driven decision-making, as well as the duty to describe the effects of its public-health dollars.
• Strong program assessment can assist us in identifying our finest investments and determining how to develop and maintain them as best practices.
• The purpose is to promote the use of evaluation data across the agency for ongoing program improvement.

Analisis Kebijakan di Era Digital (1)

Analisis kebijakan (policy analysis) adalah evaluasi sistematis dari implikasi teknis dan politik yang secara alternative dilakukan dengan mengidentifikasi opsi kebijakan potensial yang dapat mengatasi masalah dan kemudian membandingkan opsi tersebut untuk memilih yang paling efektif, efisien, dan layak. Analisis kebijakan mengacu pada proses penilaian kebijakan atau program, dan produk dari analisis tersebut, yang pada prinsipnya mengandung tindakan yang dimaksudkan untuk memperbaiki masalah ekonomi, sosial, atau publik lainnya. Analisis kebijakan terutama berkaitan dengan alternatif kebijakan yang diharapkan menghasilkan solusi baru.

Analisis kebijakan bisa menggunakan pendekatan: 1) kualitatif dan kuantitatif; 2) berbagai pendekatan untuk untuk memecahkan masalah (solusi) atau biasa juga disebut sebagai mix method; 3) menerapkan metode yang sesuai dengan benar.

Contoh analisis kebijakan, misalnya dalam bidang pendidikan. Kebijakan Pemerintah (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) menghapus Ujian Nasional (UN) dan memberikan wewenang kepada pendidik dan satuan pendidikan (sekolah) melakukan penilaian berdasarkan Permendikbud Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan dan Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah.