Analisis Kebijakan (Policy Analysis)

 Apa itu Kebijakan?

Kebijakan adalah seperangkat prinsip yang dimaksudkan untuk memengaruhi tindakan dan memberikan hasil yang masuk akal. Kebijakan juga dapat didefinisikan sebagai deklarasi maksud yang dilakukan melalui metode atau protokol. Badan tata kelola di dalam perusahaan biasanya mengadopsi kebijakan. Baik pengambilan keputusan subjektif dan objektif dapat mengambil manfaat dari kebijakan. Misalnya, kebijakan desentralisasi pendidikan dasar, digunakan dalam pengambilan keputusan subjektif untuk membantu terlaksananya manajemen berbasis sekolah. contoh lain, misalnya kebijakan penanggulangan bencana Rob di Kabupaten/Kota Pekalongan, dan sebagainya. Selanjutnya, aturan, regulasi, proses, tindakan administratif, insentif, dan praktik sukarela digunakan oleh pemerintah dan lembaga lainnya. Alokasi sumber daya sering kali mencerminkan keputusan kebijakan.

Analisis kebijakan adalah alat yang digunakan dalam pemerintahan yang memungkinkan pegawai negeri sipil, aktivis, dan lainnya untuk mengeksplorasi dan menilai berbagai pilihan untuk menerapkan undang-undang dan tujuan pejabat terpilih ke dalam tindakan. Metode ini juga digunakan dalam pengelolaan bisnis besar dengan kebijakan yang rumit. Hal ini bisa didefinisikan sebagai "penentuan kebijakan mana yang akan mencapai serangkaian tujuan tertentu berdasarkan hubungan antara kebijakan dan tujuan.

Ada dua bidang penting dari analisis kebijakan:

• Analisis kebijakan yang bersifat analitis dan deskriptif, mencoba memahami kebijakan dan evolusinya.
• Analisis preskriptif untuk kebijakan baru berkaitan dengan perumusan kebijakan dan rekomendasi (misalnya: untuk meningkatkan kesejahteraan sosial).

Jenis analisis yang dilakukan ditentukan oleh bidang minat dan tujuan investigasi. Studi kebijakan merupakan gabungan dari dua jenis analisis kebijakan yang dipadukan dengan penilaian program. Analisis kebijakan umumnya digunakan di sektor publik, tetapi juga berguna di lingkungan lain, seperti organisasi nirlaba dan non-pemerintah. Analisis kebijakan berakar pada analisis sistem, yang dipopulerkan pada 1960-an oleh Menteri Pertahanan AS Robert McNamara.

Pendekatan Analisis Kebijakan

Ada beberapa pendekatan analisis kebijakan. Metodologi utama dalam ilmu sosial dan studi kebijakan pendidikan adalah analisis untuk kebijakan (dan analisis kebijakan). Hal ini terkait dengan dua analisis kebijakan dan tradisi kerangka penelitian yang berbeda. Pendekatan analisis kebijakan mengacu pada penelitian yang dilakukan untuk pembentukan kebijakan aktual, yang sering ditugaskan oleh pembuat kebijakan dalam birokrasi (misalnya, pegawai negeri). Analisis kebijakan lebih merupakan latihan akademis yang dilakukan oleh peneliti akademis, profesor, dan peneliti yang sering mencoba memahami mengapa kebijakan tertentu dikembangkan pada waktu tertentu dan menilai efek yang diinginkan dan tidak diinginkan dari kebijakan tersebut ketika diimplementasikan.

Gambar ilustrasi analisis kebijakan

https://www.theregreview.org/2016/03/14/shapiro-better-policy-analysis/

Analisys-Centric

Masalah individu dan jawabannya adalah penekanan dari pendekatan analisis-sentris (atau "analycentric"). Ruang lingkupnya adalah skala mikro, dan biasanya mencakup solusi teknis untuk interpretasi atau resolusi masalah. Tujuan utamanya adalah untuk menentukan solusi terbaik secara teknis dan ekonomis yang efektif dan efisien (misalnya alokasi sumber daya yang paling efisien).

Pendekatan Proses

Pendekatan proses kebijakan berfokus pada proses dan pemain politik; ia memiliki cakupan skala meso yang lebih besar dan menafsirkan tantangan melalui perspektif politik (yaitu, kepentingan dan tujuan pejabat terpilih). Tujuannya adalah untuk mengetahui proses, metode, dan instrumen kebijakan apa (seperti regulasi, legislasi, dan subsidi) yang digunakan. Hal ini juga bertujuan untuk menjelaskan peran dan pengaruh para pemangku kepentingan dalam pembuatan kebijakan. Warga, kelompok masyarakat, organisasi non-pemerintah, perusahaan, dan bahkan partai politik yang bersaing semuanya dianggap sebagai pemangku kepentingan.

Solusi untuk masalah yang memiliki lebih banyak "kesepakatan" dari kelompok yang lebih luas dapat diidentifikasi dengan mengubah kekuatan dan pengaruh relatif dari kelompok tertentu (misalnya, meningkatkan keterlibatan dan konsultasi publik). Salah satu metode adalah dengan menggunakan model heuristik yang dikenal sebagai siklus kebijakan. Dalam bentuknya yang paling dasar, siklus kebijakan, yang sering digambarkan secara visual sebagai lingkaran kebijakan, dimulai dengan identifikasi masalah, kemudian berlanjut ke pemeriksaan berbagai perangkat kebijakan yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah itu, kemudian beralih ke tahap implementasi, di mana satu atau lebih kebijakan dipraktikkan (misalnya, peraturan atau subsidi baru ditetapkan), dan akhirnya, setelah kebijakan diimplementasikan dan dijalankan untuk jangka waktu tertentu, siklus kebijakan berakhir. Selama evaluasi, berbagai perspektif dapat digunakan, termasuk melihat efektivitas kebijakan, efektivitas biaya, nilai uang, hasil, atau keluaran.

Pendekatan Meta-Policy

Pendekatan meta-kebijakan adalah pendekatan sistem dan konteks, yang berarti bahwa ruang lingkupnya adalah skala makro dan interpretasi masalahnya biasanya struktural. Tujuannya adalah untuk menggambarkan variabel kontekstual proses kebijakan, seperti faktor politik, ekonomi, dan sosial budaya yang mempengaruhinya. Karena masalah mungkin muncul sebagai akibat dari variabel struktural (seperti sistem ekonomi atau organisasi politik tertentu), solusi mungkin memerlukan modifikasi struktur. 

Teknik yang digunakan dalam analisis kebijakan

• Analisis biaya-manfaat
• Manajemen berdasarkan tujuan (MBO)
• Research Operasi
• Pengambilan keputusan berdasarkan analitik
• Teknik evaluasi dan review program (PERT)
• Metode jalur kritis (CPM).

Metodologi

Analis kebijakan bisa menggunakan metodologi kualitatif maupun kuantitatif  dalam analisis kebijakan. Studi kasus dan wawancara dengan anggota masyarakat adalah contoh penelitian kualitatif. Penelitian survei, analisis statistik (juga dikenal sebagai analisis data), dan pembuatan model adalah contoh penelitian kuantitatif. Mendefinisikan masalah dan kriteria evaluasi, mengidentifikasi dan mengevaluasi alternatif, dan merekomendasikan kebijakan tertentu. Tinjauan "latar belakang" kebijakan yang cermat melalui penilaian apriori dan evaluasi a posteriori akan menghasilkan promosi agenda terbaik dalam pelaksanaan kebijakan.

Dimensi Analisis Kebijakan

Analisis kebijakan memiliki enam dimensi, yang dikategorikan sebagai dampak kebijakan dan implementasi dari waktu ke waktu. Juga dikenal sebagai "daya tahan" kebijakan, yang mengacu pada kemampuan kebijakan untuk menghasilkan hasil yang terlihat dalam substansinya.

1. Efek/pengaruh/dampak

• Efektivitas: Apa pengaruh kebijakan terhadap masalah yang ditargetkan?
• Efek yang tidak diinginkan: Apa efek yang tidak diinginkan dari kebijakan ini?
• Pemerataan: Apa dampak dari kebijakan ini pada kelompok populasi yang berbeda?

2. Penerapan

• Biaya: Berapa biaya finansial dari kebijakan ini?
• Kelayakan: Apakah kebijakan tersebut layak secara teknis?
• Akseptabilitas: Apakah pemangku kepentingan kebijakan yang relevan memandang kebijakan tersebut dapat diterima?

Karena pengumpulan data, dimensi dampak strategis mungkin memiliki beberapa keterbatasan. Namun, penerimaan secara langsung dipengaruhi oleh aspek analisis dampak. Tingkat akseptabilitas ditentukan oleh definisi aktor yang masuk akal dalam kelayakan. Jika aspek kelayakan diruntuhkan, pelaksanaannya akan terancam, yang mengakibatkan peningkatan biaya. Terakhir, kemampuan suatu kebijakan untuk mencapai hasil atau dampak dipengaruhi oleh dimensi implementasinya.

Pendekatan Lima-E

"Pendekatan lima-E" adalah salah satu paradigma analisis kebijakan, yang melibatkan penilaian kebijakan dalam hal:

• Efektivitas : Seberapa baik cara kerjanya (atau seberapa baik prediksi akan bekerja)?
• Efisiensi: Berapa banyak pekerjaan yang dilakukan atau akan diperlukan? Apakah ada biaya signifikan yang terkait dengan solusi ini, dan apakah itu sepadan?
• Etika: Pertimbangan etis, apakah secara etika dan moral baik? Apakah ada konsekuensi yang tidak diinginkan?
• Evaluasi alternatif: Seberapa baik dibandingkan dengan pendekatan lain? Apakah semua pendekatan lain yang relevan telah dipertimbangkan?
• Penetapan rekomendasi untuk perubahan positif: Apa yang sebenarnya bisa diterapkan? Apakah lebih baik untuk mengubah, mengganti, menghapus, atau menambahkan kebijakan?

Kebijakan dianggap sebagai kerangka kerja yang dapat mengoptimalkan kesejahteraan umum. Ini biasanya dianalisis oleh badan legislatif dan pelobi. Setiap analisis kebijakan dimaksudkan untuk membawa hasil evaluatif. Sebuah analisis kebijakan sistemik dimaksudkan untuk studi mendalam untuk mengatasi masalah sosial. Berikut ini adalah langkah-langkah dalam analisis kebijakan:

• Mendefinisikan masalah yang dinilai oleh kebijakan.
• Menilai tujuan kebijakan dan populasi sasarannya.
• Mempelajari dampak kebijakan.
• Implikasi kebijakan: distribusi sumber daya, perubahan hak dan status layanan, manfaat nyata.
• Kebijakan alternatif: mensurvei model kebijakan yang ada dan yang mungkin dapat mengatasi masalah dengan lebih baik atau bagian darinya yang dapat membuatnya efektif.

Gambar tahapan/langkah analisis kebijakan

https://www.cdc.gov/policy/polaris/policyprocess/policyanalysis/index.html

Model Analisis Kebijakan

Model berbasis bukti

Ada banyak pendekatan untuk menganalisis pembuatan dan pelaksanaan kebijakan. Model-model ini digunakan oleh para analis untuk mengidentifikasi fitur-fitur penting kebijakan, serta untuk menjelaskan dan mengantisipasi kebijakan dan implikasinya. Masing-masing model ini didasarkan pada jenis kebijakan yang berbeda, seperti:.

• Pemerintah (misalnya Pusat, provinsi, kota/kab)
• Kebijakan yang diadopsi dalam lembaga publik (misalnya rumah sakit, pusat penitipan anak, sekolah)
• Tempat kerja (misalnya kebijakan yang mengatur karyawan dan hubungan karyawan-manajer)

Berbagai institusi politik membentuk kebijakan publik, memberikan legitimasi terhadap proposal kebijakan. Secara umum, pemerintah memberlakukan kebijakan pada semua warga negara dan memonopoli penggunaan kekuatan untuk melakukannya (melalui kontrol pemerintah terhadap penegakan hukum, sistem pengadilan, pemenjaraan, dan angkatan bersenjata). Lembaga yang memberikan legitimasi kebijakan termasuk parlemen, eksekutif, dan cabang yudikatif pemerintahan. Banyak negara juga memiliki badan independen, semi-independen, atau lengan panjang yang disponsori oleh pemerintah tetapi tidak bertanggung jawab kepada pejabat terpilih atau pemimpin politik. Komisi pemerintah, pengadilan, badan pengatur, dan komisi pemilihan adalah contoh dari lembaga-lembaga ini.

Model-Proses

Proses penyusunan kebijakan biasanya melibatkan beberapa langkah atau tahapan:

• Identifikasi masalah (juga dikenal sebagai "definisi masalah") dan keinginan untuk campur tangan pemerintah. Masalah yang sama dapat didefinisikan secara berbeda oleh pemangku kepentingan yang berbeda. Contoh Kasus "Pasar Tiban" di Kota/Kab. Pekalongan, mungkin bagi pengguna jalan dan pengendara kendaraan bermotor yang melintasi jalanan yang ramai karena pasar tiban menganggap bahwa pasar tiban harus dilaporkan ke Pemerintah yang berwenang agar ditertibkan atau paling tidak pasar dadakan semacam itu tidak mengganggu pengguna jalan. Tetapi bagi pemangku kepentingan yang lain, misalnya pengusaha dan ekonom akan memandang pasar tiban sebagai suatu tradisi yang harus dilestarikan dan dikembangkan, karena mampu meningkatkan perekonomian masyarakat secara umum di Kab/Kota Pekalongan. 
• Pengaturan Agenda birokrasi
• Pengusulan kebijakan oleh beberapa pihak (misalnya, kelompok warga, komite sekolah, kelompok kepentingan, kelompok lobi, organisasi non-pemerintah).
• Proses legitimasi oleh pejabat terpilih dan/atau dewan perwakilan rakyat terpilih, mengadopsi, dan memberlakukan suatu kebijakan. Solusi kebijakan yang dipilih diberikan legitimasi kebijakan pada titik ini (ketok palu).
• Implementasi kebijakan mengharuskan pegawai negeri menerapkan pilihan kebijakan yang dipilih ke dalam tindakan. Ini dapat mencakup mengadopsi peraturan baru (atau mencabut peraturan yang ada), undang-undang baru, program atau layanan birokrasi baru, subsidi atau hibah baru, dan seterusnya, tergantung pada keputusan cabang eksekutif atau legislatif.
• Evaluasi kebijakan, Setelah satu atau beberapa tahun, pegawai sipil atau perusahaan konsultan luar mengevaluasi kebijakan untuk memeriksa apakah tujuan telah tercapai, apakah kebijakan tersebut dijalankan secara efektif, dan seterusnya.
  

Pada sektor publik dikenal model pengambilan keputusan rasional yaitu metode yang digunakan untuk membuat keputusan/kebijakan yang sehat di sektor publik. "gaya perilaku yang sesuai dengan pencapaian tujuan tertentu, dalam batas-batas yang dipaksakan oleh kondisi dan kendala yang diberikan pada kata Rasionalitas". Asumsi penggunaan mode ini adalah 1) model harus diimplementasikan dalam sistem yang stabil; 2) Pemerintah adalah aktor yang rasional dan kesatuan yang tindakannya dianggap sebagai keputusan yang rasional; 3) Masalah kebijakan tidak ambigu; dan 3) Tidak ada batasan waktu atau biaya.

Model rasional dikembangkan oleh Herbert A. Simon, dan model ini menjadi model yang paling banyak digunakan pada organisasi publik. Perusahaan swasta juga menggunakannya. Banyak yang mengkritik pendekatan tersebut karena tidak praktis dan mengandalkan asumsi yang tidak masuk akal. Misalnya, karena masalah sosial bisa sangat rumit, tidak jelas, dan saling terkait, paradigma ini sulit diterapkan di sektor publik. Masalahnya adalah dengan mekanisme berpikir model yang diasumsikan, yang linier dan mungkin menyebabkan penyelesaian masalah yang meninmbulkan masalah baru  yang tidak biasa atau masalah sosial tanpa peristiwa berurutan.

Akan tetapi menurut Ian Thomas pendekatan kebijakan di sektor publik dirancang untuk mempromosikan manfaat sosial yang maksimal. Simon membuat sketsa garis besar mode analisis rasional langkah demi langkah untuk membuat keputusan yang masuk akal. Langkah-langkah Simon adalah sebagai berikut :

1. Pengumpulan data yang menyeluruh (cerdas): organisasikan data yang komprehensif; idnetifikasi potensi masalah dan peluang, kumpulkan data dan dianalisis.
2. Mengidentifikasi masalah: Uraikan faktor-faktor yang relevan.
3. Menilai konsekuensi dari semua opsi: membuat daftar kemungkinan konsekuensi dan alternatif yang dapat menyelesaikan masalah dan membuat peringkat probabilitas bahwa setiap faktor potensial dapat terwujud untuk memberikan prioritas yang benar pada faktor tersebut dalam analisis.
4. Menghubungkan konsekuensi dengan nilai: dengan semua kebijakan akan ada seperangkat nilai dimensi yang relevan (misalnya, kelayakan ekonomi dan perlindungan lingkungan) dan seperangkat kriteria untuk kesesuaian, yang dengannya kinerja (atau konsekuensi) dari setiap opsi yang responsif dapat dinilai.
5. Memilih opsi yang disukai: Kebijakan diambil dari pemahaman sepenuhnya tentang masalah, peluang, semua konsekuensi & kriteria opsi tentatif dan dengan memilih alternatif optimal dengan konsensus aktor yang terlibat.

Paradigma pengambilan keputusan yang rasional juga terbukti cukup bermanfaat dalam berbagai proses pengambilan keputusan di luar sektor publik. Meskipun demikian, beberapa ahli menentang model rasional karena masalah besar yang dapat terjadi dalam praktik, terutama karena nilai-nilai sosial dan lingkungan sulit untuk didefinisikan dan dicapai secara konsensus. Selanjutnya, asumsi Simon tidak pernah sepenuhnya valid bila diterapkan dunia nyata.

Kritik lebih lanjut dari model rasional meliputi: mengabaikan peran orang, pengusaha, dan kepemimpinan, kompetensi teknis yang tidak memadai (yaitu mengabaikan faktor manusia), mencerminkan pendekatan yang terlalu mekanis (yaitu sifat organik organisasi), membutuhkan model multidimensi dan kompleks, membangun prediksi yang sering salah (yaitu solusi sederhana dapat diabaikan), dan menimbulkan biaya (yaitu biaya perencanaan rasional-komprehensif mungkin lebih besar daripada penghematan biaya kebijakan).

Pada era digital seperti sekarang ini, model rasional memberikan perspektif yang baik karena rasionalitas memainkan peran sentral dalam masyarakat modern dan segala sesuatu yang rasional dihargai. Akibatnya, "kita harus berusaha untuk pengambilan keputusan yang logis" dan tidak tampak aneh.

Model Kebijakan Inkremental

Kepuasan, penyimpangan organisasi, rasionalitas terbatas, dan elemen kognitif terbatas dari pengambilan keputusan inkremental semuanya digunakan dalam model kebijakan inkremental. Kebijakan semacam itu biasa disebut sebagai "kekacauan" dan mencerminkan tren konservatif di mana kebijakan baru hanya sedikit berbeda dari kebijakan yang ada. Karena pembuat kebijakan kekurangan waktu, keuangan, dan kecerdasan untuk membuat kebijakan yang sama sekali baru, kebijakan sebelumnya dianggap memiliki legitimasi. Ketika kebijakan yang ada mengandung biaya hangus yang menghambat inovasi, inkrementalisme adalah metode yang lebih langsung daripada rasionalisme, dan kebijakan lebih bijaksana secara politis karena tidak diperlukan transfer nilai yang dramatis. Model seperti itu harus selalu berjuang untuk meningkatkan penerimaan kebijakan publik.

Tantangan untuk tawar-menawar (yaitu tidak berhasil dengan sumber daya yang terbatas), meremehkan informasi kuantitatif yang berguna, mengaburkan hubungan nyata antara entitas politik, pendekatan anti-intelektual terhadap masalah (yaitu mengesampingkan imajinasi), dan bias terhadap konservatisme adalah beberapa kritik yang dilontarkan pada pendekatan kebijakan seperti itu (yaitu bias terhadap solusi jangka panjang).

(bersambung....)