Berkali-kali kasus mendera dunia pendidikan kita, namun kita masih saja belum mampu mengambil pelajaran dari semua itu. Berapa banyak siswa yang tidak lulus hanya karena menegejar selembar kertas hasil tagihan dalam bentuk soal pilihan ganda yang notabenenya sarat dengan untung-untungan (guessing)? apakah ya siswa yang mendapat skor 0 berarti tidak memahami apapun tentang materi yang dipelajari? non sen....! disinilah perlunya dipertimbangkan kembali bentuk soal UN.
Tetapi kalau dasarnya adalah untuk mempermudah dan mempercepat sistem koreksi dengan mesin, maka alasan ini adalah sama saja benar bahwa pendidikan kita masih memandang manusia bukan sebagai manusia, tetapi robot-robot yang diatur oleh sistem mesin yang kaku dan monoton.
Di satu sisi guru dituntut untuk memberikan sumbangan terbaiknya bagi para anak didik dengan tingkat profesionalitas yang begitu tinggi, segala jenis penilaian dengan bentuk yang up to date terus digalakkan diberbagai sekolah, bahkan menjadi sebuah aturan. Tetapi di lain pihak penilaian akhir tetap saja menggunakan penilaian yang hampir tidak mampu mengukur apa yang bisa dilakukan oleh siswa secara nyata dan juga tidak mampu mengukur sikap siswa secara utuh dalam KBM.
Disini, yang menjadi persoalan bukanlah mekanisme pelaksanaan Ujiannya, bukan pula guru harus menyelenggarakan Ujian sendiri untuk menentukan kelulusan siswanya, tetapi lebih ditekankan kepada bentuk alat ukur yang digunakan oleh pemerintah saat ini. Dengan harapan semoga ada pemimpin yang berani menyatakan tidak terhadap kemonotonan dan kekakuan pengukuran hasil proses belajar mengajar selama ini.
Jika tidak, jangan harap pendidikan karakter, pendidikan apapun yang lebih manusiawi bisa tercapai sebagaimana yang diharapkan oleh negeri ini, sebagaimana didengungkan sebagai paradigma pendidikan Indonesia yang lelah akan berbagai macam tindakan-tindakan penyimpangan dalam dunia pendidikan (kekerasan, kecanduan obat terlarang dan tawuran antar pelajar, mahasiswa dan sebagainya).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar